MUKADIMAH
Dengan rahmat Tuhan Yang maha Esa, bangsa Indonesia telah melak-sanakan upaya-upaya pengisian cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil makmur, sejahtera lahir dan batin yang pelaksanaannya antara lain melalui pembangunan bidang olahraga sebagai salah satu sektor pendidikan bangsa.Bahwa sesungguhnya olahraga merupakan kebutuhan manusia menurut kodratnya yang bersumber atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Sesungguhnya pembangunan olahraga di Indonesia adalah perwujudan dari kehendak dan keinginan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasiia dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa pembangunan olahraga bulutangkis adalah bagian dari pembangunan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia.
Bahwa dengan menyadari akan fungsi olahraga bulutangkis dalam pembangunan olahraga dianggap perlu untuk menyesuaikan gerak langkah pembangunan bulutangkis Indonesia, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Bluutangkis Seluruh Indonesia.
ANGGARAN DASAR
PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)
BAB I
UMUM
Pasal 1
Nama, Tempat Kedudukan dan Waktu
1) Organisasi ini bernama Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia disingkat PBSI
2) PBSI didirikan pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung dan selanjutnya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
3) PBSI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
Pasal 2
Azas
PBSI berazaskan Pancasila
Pasal 3
Tujuan dan Tugas Pokok
(1) Tujuan PBSI adalah :
a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
b. Mempertinggi harkat dan martabat bangsa
c. Meningkatkan mutu dan prestasi olahraga bulutangkis Indonesia
d. Mempupuk persahabatan antar bangsa melalui olah raga bulutangkis
(2) Untuk mencapai tujuan itu PBSI mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Mengembangkan dan membina bulutangkis sebagai olahraga rakyat
b. Menghimpun seluruh masyarakat bulutangkis dalam wadah organisasi PBSI
c. Memperkuat dan memperluas organisasi PBSI
d. Meningkatkan prestasi olahraga bulutangkis baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional
e. Menyelenggarakan kejuaraan antar perkumpulan dan perorangan secara berencana ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional maupun internasional.
f. Memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta kerjasama internasional melalui bulutangkis.
g. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan KONI/KOI dan induk organisasi keolahragaan di Indonesia dan organisasi bulutangkis Asia dan dunia.
h. Upaya-upaya lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Anggota dan Warga
1) Anggota PBSI adalah perkumpulan bulutangkis
2) Warga adalah perorangan yang menjadi anggota perkumpulan bulu tangkis dan perorangan sebagai pelatih, wasit maupun pengurus yang terdaftar di tingkat Pengurus Kabupaten/Pengurus Kota, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar
3) Syarat-syarat dan kewajiban keanggotaan PBSI diatur dalam Angaran Rumah Tangga
BAB III
ORGANISASI
Pasal 5
STATUS ORGANISASI
(1) PBSI adalah satu-satunya Induk organisasi olahraga bulutangkis nasional.
(2) PBSI merupakan bagian dari pembinaan olahraga yang tergabung dan dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/ Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
(3) PBSI pada dasarnya mengacu pada ketentuan Badminton World Federation (BWF) dan Badminton Asian Confederation (BAC)
Pasal 6
SUSUNAN ORGANISASI
(1) Susunan organisasi PBSI berbentuk piramida mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat Pusat
(2) Di Kecamatan berfungsi sebagai Koordinator yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan PB PBSI
(3) Di Kabupaten/Kota dibentuk Pengurus Kabupaten/Kota
(4) Di Provinsi dibentuk Pengurus Provinsi
(5) Di Pusat dibentuk Pengurus Besar
Pasal 7
KELENGKAPAN ORGANISASI
(1) Di Pusat selain Pengurus Besar, dibentuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
(2) Di Provinsi selain Pengurus Provinsi dapat dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Penyantun/Dewan Penasehat.
(3) Di Kabupaten/Kota selain Pengurus Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat.
Pasal 8
P i m p i n a n
(1) Susunan Pimpinan :
a. Tingkat Pusat dipimpin oleh Pengurus Besar
b. Tingkat Provinsi dipimpin oieh Pengurus Provinsi
c. Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota
Pasal 9
Pemilihan Pengurus
(1) Pemilihan Pengurus :
a. Pengurus Besar dipilih oleh Musyawarah Nasional
b. Pengurus Provinsi dipilih oleh Musyawarah Provinsi
c. Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/Kota
d. Koordinator Kecamatan ditunjuk oleh Pengurus Kabupaten/Kota
(2) Pemilihan Dewan Pengawas ;
a. Dewan Pengawas dipilih oleh formatur dalam Musyawarah sesuai jenjang kepengurusan
b. Ketua Dewan Pengawas, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari anggota Dewan Pengawas.
(3) Pemilihan Dewan Penyantun/Dewan Penasehat :
a. Dewan Penyantun/Dewan Penasehat dipilih oleh pengurus sesuai tingkatannya dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh Pengurus
b. Ketua Dewan Penyantun/Dewan Penasehat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun/Dewan Penasehat
(4) Pemilihan Dewan Kehormatan :
a. Dewan Kehormatan terdiri dari mantan-mantan Ketua Umum PB PBSI dan atau tokoh nasional yang dipilih oleh Pengurus
b. Ketua Dewan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan.
BAB IV
MUSYAWARAH / RAPAT
Pasal 10
Musyawarah dan Rapat
(1) Musyawarah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PBSI :
a. Di tingkat Pusat diadakan Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun
b. Di tingkat Provinsi diadakan Musyawarah Provinsi, diseienggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun
c. Di tingkat Kabupaten/Kota diadakan Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun
(2) Dalam organisasi PBSI dikenal adanya musyawarah dan rapat sebagai berikut :
a. Di Pusat diadakan :
1. Musyawarah Nasional
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
3. Musyawarah Kerja Nasional
4. Rapat Pengurus Besar
5. Rapat-rapat lain yang diadakan oleh Pengurus Besar
b. Di Provinsi diadakan :
1. Musyawarah Provinsi
2. Musyawarah Provinsi Luar Biasa
3. Musyawarah Kerja Provinsi
4. Rapat Pengurus Provinsi
5. Rapat-rapat lain yang diadakan oleh Pengurus Provinsi
c. Di Kabupaten/Kota diadakan :
1. Musyawarah Kabupaten/Kota
2. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
3. Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota
4. Rapat pengurus Kabupaten/Kota
5. Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus Kabupaten/Kota
(3) Musyawarah Kerja diadakan sekali dalam setahun di setiap tingkatan
Pasal 11
Pengambilan Keputusan
1) Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah/rapat didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
2) Apabila ayat 1 Pasal ini sungguh-sungguh tidak tercapai mufakat dapat dilakukan dengan pemungutan suara (voting)
BAB V
PERBENDAHARAAN
Pasal 12
Perbendaharaan
(1) Perbendaharaan terdiri dari :
a. Uang
b. Surat-surat berharga
c. Perlengkapan yang diperoleh secara sah
d. Atribut-atribut organisasi
e. Benda-benda berharga/bergerak dan tidak bergerak
(2) Untuk memperoleh, memelihara dan mempertanggungjawabkan perbendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VI
PEMBUBARAN
Pasal 13
Dasar Pembubaran
(1) PBSI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang di adakan khusus untuk itu.
(2) Musyawarah Nasional tersebut ayat (1) pasal ini diiakukan atas permintaan dan persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Provinsi
BAB VII
PENUTUP
Pasal 14
Penutup
(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar biasa yang diadakan untuk itu.
(2) Pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta hal - hal yang belum di tetapkan dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditentukan dengan keputusan rapat pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Persyaratan Keanggotaan dan Bentuk
(1) Anggota PBSI adalah perkumpulan bulutangkis yang telah terdaftar di Kabupaten/kota dimana perkumpulan bulutangkis berdomisili.
(2) Untuk dapat diterima menjadi anggota, maka perkumpulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mempunyai anggota pemain sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
b. Mempunyai susunan pengurus dan pelatih minimal untuk 4 (empat) tahun
c. Mempunyai program kerja
d. Mempunyai tempat latihan/lapangan bulutangkis
e. Membayar uang pangkal dan iuran anggota tiap bulan kepada pengurus Kabupaten/Kota
f. Perkumputan bulutangkis (yang ditandai dengan domisili kantor/alamat sekretariatnya) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota tempat perkumpulan tersebut terdaftar
g. Mempunyai pedoman organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBSI
h. Mengisi formulir pendaftaran dan mendaftarkan diri sebagai anggota PBSI
(3) Setiap perkumpulan bulutangkis yang terdaftar secara sah pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, maka anggota perkumpulan tersebut secara perorangan dinyatakan sah sebagai warga PBSI.
(4) Bentuk Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota adalah :
a. Di tingkat pusat berbentuk 1 (satu) Pengurus Besar
b. Di tingkat provinsi/daerah berbentuk 1 (satu) Pengurus Provinsi
c. Di tingkat kabupaten/kota berbentuk 1 (satu) Pengurus Kabupaten/Kota
Pasal 2
Prosedur Penerimaan Warga dan Anggota
(1) Prosedur menjadi warga perkumpulan bulutangkis dilakukan
sebagai berikut :
a. Calon warga mengajukan surat permohonan/mendaftarkan diri secara resmi kepada pengurus perkumpulan bulutangkis
b. Memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perkumpulan yang bersangkutan dan wajib memberikan biodata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
(2) Prosedur menjadi anggota bagi perkumpulan bulutangkis dilakukan sebagai berikut :
a. Pengurus perkumpulan bulutangkis harus mendaftarkan perkumpulannya secara resmi kepada Pengurus Kabupaten/Kota sesuai domisilinya
b. Melampirkan bukti-bukti seperti yang disyaratkan pada pasal 1 ayat (2)
c. Pengurus Kabupaten/Kota setelah menerima anggota baru wajib melaporkan kepada Pengurus Provinsi
d. Pengurus Provinsi wajib melaporkan keberadaan Pengurus Kabupaten/Kota dan perkumpulan bulutangkis yang ada di daerahnya kepada PB PBSI
Pasal 3
Kewajiban dan Hak-hak Warga dan Anggota
(1) Kewajiban Warga dan Anggota
a. Setiap warga dan anggota wajib memenuhi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh PBSI.
b. Setiap warga dan anggota wajib menjunjung tinggi nama baik PBSI dan memelihara persatuan dan kesatuan serta menjalin hubungan baik, antar pengurus, olahragawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
c. Setiap warga dan anggota harus mengutamakan kepentingan nasional pada umumnya dan PBSI pada khususnya daripada kepentingan perkumpulan atau pribadi
d. Setiap warga dan anggota wajib menjunjung tinggi disiplin organisasi dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela
e. Setiap warga dan anggota berkewajiban meningkatkan prestasi dan berkualitas.
f. Secara berkala sesuai dengan tingkat organisasi, wajib melaporkan kegiatan dan keanggotaan
(2) Hak Warga dan Anggota :
a. Mendapatkan hak perlindungan dan pelayanan yang sama dari PBSI
b. Mempunyai hak turut serta dalam segala kegiatan resmi PBSI sesuai dengan ketentuan organisasi PBSI
c. Mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan organisasi PBSI.
Pasal 4
Uang Pangkal dan Uang luran
(1) Besarnya uang pangkal dan iuran diserahkan penentuannya kepada musyawarah Kabupaten/Kota masing-masing disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan setempat
(2) Pembayaran uang pangkal bersama uang iuran dapat dilakukan sekaligus untuk 1 (satu) tahun atau lebih
BAB II
KEHILANGAN STATUS KEWARGAAN DAN KEANGGOTAAN
SERTA SANKSI
Pasal 5
Kehilangan Status Kewargaan dan Keanggotaan
(1) Kehilangan status kewargaan dalam PBSI hilang disebabkan :
a. Meninggal dunia
b. Berhenti atas permintaan sendiri
c. Perkumpulan membubarkan diri dan atau dikeluarkan dari keangotaan
d. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan organisasi yang ditetapkan oleh PBSI
(2) Status keanggotaan dalam PBSI hilang disebabkan :
a. Berhenti atas permintaan sendiri
b. Perkumpulan membubarkan diri dan atau dikeluarkan dari keanggotaan
c. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga atau ketentuan organisasi yang ditetapkan oleh PBSI
Pasal 6
Sanksi
(1) Sanksi didalam organisasi PBSI berlaku terhadap :
a. Perkumpulan, Koordinator Kecamatan, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar
b. Warga
(2) Sanksi terdiri dari :
a. Teguran lisan
b. Peringatan tertulis
c. Skorsing paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
d. Pemberhentian
(3) Pelaksanaan Sanksi :
a. Sanksi terhadap perkumpulan bulutangkis dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar
b. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pengurus berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap yang bersangkutan atau ditetapkan oleh organisasi satu tingkat diatasnya yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan PB PBSI
c. Sanksi terhadap warga dilakukan oleh perkumpulan bulutangkis yang bersangkutan dan atau keputusan Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, Pengurus Besar.
d. Sangsi yang dijatuhkan terhadap warga atau anggota harus diberitahukan oleh pengurus yang bersangkutan kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak sanksi tersebut diberlakukan
e. Warga atau anggota yang sedang menjalani skorsing kehilangan haknya sebagai warga atau anggota selama sanksi tersebut berlaku, sedangkan kewajibannya sebagai warga atau anggota harus tetap dipenuhi
f. Terhadap perkumpulan bulutangkis Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, Pengurus Besar yang tidak menjalankan fungsinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun terus menerus dan telah diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dapat dijatuhi sanksi oleh pengurus satu tingkat diatasnya.
g. Terhadap Pengurus Besar yang tidak menjalankan fungsinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun secara terus menerus, Dewan Pengawas dapat memberikan teguran/peringatan
h. Apabila teguran/peringatan seperti tersebut pada ayat (3) huruf “g” tidak ditanggapi, Munas/Mukernas dapat memberikan sanksi kepada Pengurus Besar
(4) Sanksi kepada warga
Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi langsung kepada warga dan memberitahukan kepada pengurus asal perkumpulan, Pusdiklat/Pelatda yang bersangkutan
(5) Pencabutan Sanksi :
Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dapat mencabut sanksi menurut ayat (2) dan (4) huruf “a” pasal ini dan memberitahukan kepada pengurus asal perkumpulan, Pusdiklat/ Pelatda yang bersangkutan.
Pasal 7
Pembelaan Diri dan Banding
Warga/Anggota PBSI yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan diri dan banding dengan cara sebagai berikut :
(1) Pembelaan diri :
a. Pengajuan pembelaan diri diajukan kepada organisasi pemberi sanksi.
b. Pengajuan pembelaan diri dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pemberian sanksi.
c. Apabila dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pengajuan pembelaan diri seperti tersebut pada ayat (1) huruf “a” dan “b” pasal ini tidak ditanggapi oleh organisasi pemberi sanksi, maka sanksi tersebut dinyatakan gugur.
d. Pembelaan diri dilakukan melalui rapat pengurus lengkap sesuai tingkatan organisasi.
(2) Banding :
a. Apabila dalam pembelaan diri tidak dihasilkan keputusan, maka warga/anggota perkumpulan yang terkena sanksi tersebut dapat mengajukan banding.
b. Pengajuan banding dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembelaan diri ditolak.
c. Apabila dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pengajuan banding seperti tersebut pada ayat (2) huruf “a” dan “b” pasal ini tidak ditanggapi oleh organisasi pemberi sanksi, maka sanksi tersebut dinyatakan gugur
d. Setiap warga/anggota yang dijatuhi sanksi oleh perkumpulannya dapat banding kepada Pengurus Kabupaten/Kota, sedang yang terkena sanksi langsung oleh Pengurus Kabupaten/Kota dapat banding kepada Pengurus Provinsi dan warga yang terkena sanksi langsung oleh Pengurus Besar dapat banding kepada Rapat Lengkap PB PBSI dengan Dewan Pengawas.
e. Keputusan banding adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.
BAB III
ORGANISASI
Pasal 8
SUSUNAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI
(1) Induk Organisasi PBSI dipimpin oleh Pengurus Besar pada tingkat Pusat, Pengurus Provinsi pada tingkat Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/kota.
(2) Pengurus Provinsi yang memenuhi persyaratan adalah yang memiliki susunan kepengurusan sesuai ayat (4) huruf “b” pasal ini dan telah mempunyai paling sedikit 4 (empat) Pengurus Kabupaten/Kota dengan susunan pengurus sesuai ayat (4) huruf “c” dan Pengurus Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan adalah yang telah mempunyai susunan kepengurusan sesuai ayat (4) huruf “c” pasal ini dan telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) perkumpulan bulutangkis dengan susunan pengurus sesuai pasal 1 ayat (2)
(3) Di tingkat Pusat/Provinsi dapat diangkat Koordinator Wilayah PBSI
(4) Struktur Kepengurusan
a. Pengurus Besar PBSI terdiri dari
1. Seorang Ketua Umum dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua Umum.
2. Seorang Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) orang wakil Sekretaris Jenderal.
3. Seorang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara
4. Ketua-Ketua Bidang dan Sub Bidang sesuai kebutuhan
b. Pengurus Provinsi PBSI terdiri dari:
1. Seorang Ketua Umum dan atau paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua Umum
2. Seorang Sekretaris Umum dan paling banyak 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Umum
3. Seorang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara
4. Ketua-Ketua Bidang sesuai kebutuhan dan masing-masing 1 (Satu) orang Wakil Ketua Bidang
c. Pengurus Kabupaten/Kota PBSI terdiri dari:
1. Seorang Ketua Umum dan paling banyak 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum
2. Seorang Sekretaris dan 1 (Satu) orang Wakil Sekretaris
3. Seorang Bendahara dan 1 (Satu) orang Wakil Bendahara
4. Ketua-Ketua Seksi sesuai kebutuhan dan 1 (Satu) orang Wakil Ketua Seksi
(5) Bagan Struktur organisasi Pengurus Besar sebagaimana tercantum pada lampiran I Anggaran Rumah Tangga ini.
(6) Susunan pengurus pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan komposisi kepengurusan menurut kebutuhan masing-masing.
(7) Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota dapat mengangkat tim ahli dan anggotanya terdiri dari mantan pemain berprestasi, para ilmuwan dan orang-orang yang dianggap ahli dan perlu untuk itu.
Pasal 9
Dewan Pengawas
(1) Dewan Pengawas dipilih oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 9.
(2) Dewan Pengawas berfungsi :
a. Mengingatkan pengurus diminta atau tidak diminta apabila terjadi penyimpangan didalam pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan keputusan amanat Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
b. Menyelenggarakan pertemuan dengan pengurus sesuai tingkatan nya untuk mensikapi permasalahan yang ditemukan Dewan Pengawas
(3) Keanggotaan Dewan Pengawas adalah wakil-wakil dari Pengurus Provinsi sesuai tingkatannya dan atau yang dipilih oleh formatur.
(4) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :
- Ketua 1 (satu) orang
- Wakil Ketua 1 (satu) orang
- Sekretaris 1 (satu) orang
- Anggota paling banyak 6 (enam) orang untuk Pengurus Besar dan untuk Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang.
(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 10
Dewan Kehormatan
(1) Dewan Kehormatan diangkat oleh Pengurus Besar sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 9.
(2) Dewan Kehormatan :
a. Berfungsi memberi pertimbangan dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengurus Besar
b. Membina keutuhan organisasi perbulutangkisan Indonesia
(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan adalah mantan-mantan Ketua Umum Pengurus Besar dan tokoh-tokoh yang berjasa besar pada perbulutangkisan Indonesia
(4) Susunan Dewan Kehormatan adalah Ketua dan Anggota.
Pasal 11
Dewan Penyantun/Dewan Penasehat
(1) Dewan Penyantun/Penasehat dipilih oleh Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 9
(2) Dewan Penyantun/Penasehat berfungsi untuk memberi masukan baik diminta ataupun tidak diminta mengenai pembangunan perbulutangkisan yang berkualitas serta membantu pencarian dana/sponsor.
(3) Keanggotaan Dewan Penyantun/Penasehat adalah tokoh-tokoh masyarakat.
(4) Susunan Dewan Penyantun/Penasehat adalah Ketua, Anggota serta Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum sesuai tingkatannya.
Pasal 12
Pemilihan /Pengesahan /Pengukuhan /
Pemberhentian Pengurus
(1) Pengurus Besar dipilih oteh Musyawarah Nasional
(2) Pengurus Provinsi dipilih oleh Musyawarah Provinsi
(3) Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/Kota
(4) Pengesahan/Pengukuhan/Pemberhentian Pengurus :
a. Pengurus Besar hasil Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa dikukuhkan/ dilantik oleh KONI Pusat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional sesuai berakhirnya masa bakti atau apabila ada permintaan dan atau persetujuan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 17 ayat (4)
b. Pengurus Provinsi hasil Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Besar setelah direkomendasi oleh Ketua Umum KONI Provinsi dan diberhentikan oleh Musyawarah Provinsi setelah berakhirnya masa bakti atau apabila ada permintaan dan atau persetujuan untuk Musyawarah Provinsi Luar Biasa sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 17 ayat (4)
c. Pengurus Kabupaten/Kota hasil Musyawarah Kabupaten/ Kota/Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Provinsi setelah direkomendasi oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota dan diberhentikan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota setelah berakhirnya masa bakti atau apabila ada permintaan dan atau persetujuan untuk Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 17 ayat (4)
d. Pengurus Perkumpulan Bulutangkis hasil rapat anggota perkumpulan yang bersangkutan dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan diberhentikan oleh Rapat Anggota Perkumpulan/Warga yang bersangkutan atau apabila ada permintaan dan atau persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota perkumpulan anggota tersebut untuk pergantian pengurus.
e. Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menangguhkan/menolak untuk mengukuhkan/melantik kepengurusan Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, Perkumpulan Bulutangkis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan pengesahkan/pelantikan bila dianggap bertentangan dengan ayat (4) huruf “b”,”c”,”d” pasal ini.
f. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari seperti tersebut pada ayat (4) huruf “e” pasal ini ternyata Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota tidak memberikan jawaban atas permohonan pengesahan/pelantikan dimaksud, maka Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dianggap telah menyetujui.
g. Penangguhan/penolakan pengukuhan/pelantikan melebihi batas waktu dimaksud ayat (4) huruf “f” pasal ini, Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menunjuk pelaksana sementara dengan batas waktu tertentu dan dengan penugasan tertentu.
h. Apabila pemilihan pengurus telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga namun kepengurusan sesuai timgkatannya yang berwenang mengukuhkan/melantik tidak bersedia /menolak, maka kepengurusan yang terpilih dimaksud dapat melakukan banding kepada kepengurusan yang tingkatnya lebih tinggi.
i. Apabila permohonan pengukuhan/pelantikan kepengurusan tersebut ditolak disebabkan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka pengurus demisioner tetap menjalankan tugas harian yang tidak menentuan kebijakan dan pengambilan keputusan serta menyelenggarakan musyawarah ulang sesuai dengan tingkatan organisasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan
(5) Bagi kepengurusan yang telah habis masa baktinya dan telah diberikan peringatan oleh tingkat kepengurusan diatasnya sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak menanggapi peringatan tersebut, maka kepengurusan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kegiatan resmi PBSI seperti Musyawarah Nasional/ Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota /Musyawarah Kerja Kabupaten/ Kota, Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Provinsi, Kejuaraan Kabupaten/Kota serta kegiatan lainnya dan atau dibekukan dan dapat dibentuk kepengurusan yang baru sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13
Syarat-syarat Pengurus
(1) Warga Negara Indonesia
(2) Memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi dalam membangun perbulutangkisan
(3) Warga salah satu perkumpulan bututangkis yang telah sah menjadi anggota atau perorangan yang menjadi simpatisan PBSI.
(4) Berkelakuan baik dan tidak pernah diberhentikan sebagai warga PBSI.
(5) Seseorang yang sedang menduduki jabatan Ketua Umum pada cabang olahraga yang lain tidak dibenarkan mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon Ketua Umum PBSI di semua tingkatan.
(6) Ketua Umum tidak dibenarkan/dilarang memegang jabatan rangkap dalam tingkatan kepengurusan yang sama pada cabang olahraga yang sama.
(7) Persyaratan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja/Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja/Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kerja/Musyawarah Nasional.
Pasal 14
Pembebasan dari Tugas Jabatan Pengurus
(1) Anggota pengurus tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibebaskan dari tugas jabatan untuk sementara karena :
a. Tidak dapat aktif dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan
b. Melalaikan tugas kewajiban organisasi
(2) Anggota Pengurus tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibebaskan dari tugas jabatannya karena :
a. Mengundurkan diri
b. Diberhentikan
c. Berhalangan tetap
(3) Permohonan non aktif salah seorang pengurus dengan alasan menurut ayat (1) huruf “a” dan pengunduran diri ayat (2) huruf “a” pasal ini disampaikan secara tertulis kepada pengurus sesuai dengan tingkatan organisasi
(4) Poses pemberhentian terhadap Ketua Umum dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa sesuai tingkatan organisasi
Pasal 15
Pengisian Jabatan Antar Waktu
(1) Jika terjadi kekosongan jabatan dalam susunan pengurus maka pengurus mempunyai wewenang untuk mengisi kekosogan itu
(2) Pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum yang diakibatkan oleh pasal 14 dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Provinsi Luar Biasa, Musyawarah Kabupaten/kota Luar Biasa, Perkumpulan sesuai tingkatannya dengan berpedoman kepada Anggaran Rumah Tangga pasal 17 dengan ketentuan pengunduran diri dapat diikuti oleh seluruh/sebagian personalia pengurus dan atau menurut kemauan individu masing-masing.
BAB IV
RAPAT MUSYAWARAH
Pasal 16
Tentang Rapat – Rapat
(1) Rapat-rapat PBSI terdiri dari:
a. Rapat Pleno Pengurus Besar
b. Rapat Pengurus Lengkap Pengurus Besar
c. Rapat Pengurus Harian Pengurus Besar
d. Rapat Pleno Pengurus Provinsi
e. Rapat Pengurus Lengkap Pengurus Provinsi
f. Rapat Pengurus Harian Pengurus Provinsi
g. Rapat Pleno Pengurus Kabupaten/Kota
h. Rapat Pengurus Lengkap Pengurus Kabupaten/Kota
i. Rapat Pengurus Harian Pengurus Kabupaten/ Kota
j. Rapat Anggota Perkumpulan Bulutangkis
k. Rapat lainnya sesuai kebutuhan organisasi
(2) Rapat-rapat dapat berlangsung dan dianggap sah bilamana dihadiri oleh 50 % + 1 (satu) dari jumlah pengurus yang ada
(3) Bilamana korum rapat tidak tercapai seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit dan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) macam jabatan kedudukan dalam kepengurusan, rapat dilanjutkan dan segala keputusannya dinyatakan sah
Pasal 17
Musyawarah
(1) Musyawarah Nasional diadakan 4 (empat) tahun sekali dimana Pengurus Besar dan Dewan Pengawas memberikan pertanggungjawaban
(2) Musyawarah Provinsi diadakan 4 (empat) tahun sekali dimana Pengurus Provinsi dan Dewan Pengawas memberikan pertanggungjawaban.
(3) Musyawarah Kabupaten/ Kota diadakan 4 (empat) tahun sekali dimana Pengurus Kabupaten/ Kota dan Dewan Pengawas memberikan pertanggungjawaban.
(4) Musyawarah Luar Biasa untuk penggantian pengurus maupun Ketua Umum dapat dilakukan sewaktu-waktu yang diatur sebagai berikut :
a. Musyawarah Nasional Luar Biasa : Atas permintaan dan atau persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Provinsi yang sah
b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa : Atas permintaan dan atau persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Kabupaten/Kota yang sah
c. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa : Atas permintaan dan atau persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Perkumpulan Bulutangkis yang sah
(5) Musyawarah Luar Biasa untuk penggantian Ketua Umum yang disebabkan berhalangan tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus ada permintaan dari Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, anggota yang bersangkutan.
(6) Musyawarah Nasional /Musyawarah Provinsi /Musyawarah Kabupaten/ Kota pada pokoknya bertugas untuk :
a. Menetapkan tata tertib dan acara
b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
c. Menetapkan program kerja
d. Menetapkan/penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBSI (Khusus untuk Munas)
e. Memilih pengurus baru
(7) Musyawarah Nasional diikuti oleh para peserta yang terdiri dari ; Pengurus Besar dan utusan Pengurus Provinsi yang sah serta dapat dihadiri oleh peninjau yang diundang oleh Pengurus Besar
(8) Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri utusan sekurang kurangnya 50% + 1 (satu) dari Pengurus Provinsi yang sah.
(9) Apabila jumlah utusan yang hadir kurang dari 50% + 1 (satu) dari Pengurus Provinsi yang sah maka musyawarah diundur maksimum selama 1 (satu) jam.
(10) Apabila setelah 1 (satu) jam pengunduran berakhir jumlah utusan yang hadir tetap belum mencapai 50% + 1 (satu) maka musyawarah dilanjutkan dan segala keputusan dinyatakan sah
(11) Hak Suara dan Surat Kuasa :
a. Pengurus Besar mempunyai hak suara 1 (satu)
b. Pengurus Provinsi mempunyai hak suara 1 (satu)
c. Pengurus Besar tidak diperkenankan menerima kuasa/mandat mewakili Pengurus Provinsi
(12) Untuk Musprov, Muskabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ayat (2,3,6,7,8,9,10 dan 11) pasal ini.
(13) Pada dasarnya pengambilan keputusan dalam Musyawarah adalah Musyawarah untuk mufakat seperti diatur Anggaran Dasar pasal 11
(14) Pada waktu bersamaan dengan Munas dapat dilaksanakan Kejuaraan Nasional Bulutangkis
(15) Pemilihan pengurus lengkap PBSI dilaksanakan sebagai berikut :
a. Ketua Umum dan dewan Pengawas dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota
b.Kelengkapan susunan pengurus dipilih oleh formatur dengan jumlah gasal maksimum 5 (lima) orang dengan komposisi :
- Ketua Umum terpilih sebagai ketua formatur
- Anggota formatur
(16) Sistem dan tata cara pemilihan Ketua Umum dapat dilakukan secara musyawarah mufakat apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka dilakukan secara voting /pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Voting/pemungutan suara tertutup untuk pemilihan orang
b. Voting/pemungutan suara terbuka untuk pemilihan bukan orang
(17) Musyawarah Kerja Nasional :
a. Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar, Dewan Pengawas dan Pengurus Provinsi
b. Musyawarah Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan pada saat yang sama dapat dilakukan Kejuaraan Nasional
(18) Tata cara Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dan berlaku menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga pasal ini sesuai tingkatan kewenangannya
BAB V
PERBENDAHARAAN ORGANISASI
Pasal 18
Keuangan
(1) Keuangan organisasi didapat dari uang iuran, uang pangkal, sumbangan, hasil mengadakan pertandingan-pertandingan dan usaha-usaha lain yang sah.
(2) Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan
a. Tingkat Nasional oleh Pengurus Besar
b. Tingkat Provinsi oleh Pengurus Provinsi
c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Kabupaten/Kota
(3) Di tingkat Pusat / Provinsi mengadakan penelitian / pemeriksaan mengenai keuangan dan kekayaan organisasi dengan / dapat memakai jasa akuntan publik.
(4) Kelalaian atau penyelewengan terhadap keuangan organisasi yang dapat dibuktikan secara sah oleh tim verifikasi/akuntan publik dapat dikenakan sanksi dari yang berwenang dan sanksi organisasi menurut Anggaran Rumah Tangga pasal 6
Pasal 19
Perbendaharaan
(1) Pencatatan perbendaharaan organisasi seperti termaksud dalam Anggaran Dasar pasal 12 harus dilakukan dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum
(2) Segala perbendaharaan/kekayaan dan sebagainya yang didapat dengan cara apapun yang berhubungan dengan perbulutangkisan tanpa sepengetahuan/persetujuan pimpinan organisasi, merupakan penyimpangan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi dan dapat dikenakan sanksi menurut Anggaran Rumah Tangga pasal 6
(3) Usaha penghimpunan dana melalui sponsor dan dana kontrak atau dalam bentuk usaha lain dengan pihak penyandang dana untuk mendukung kegiatan perbulutangkisan, baik bersifat kolektif maupun perorangan penanganannya dikoordinasikan oleh pimpinan organisasi.
Pasal 20
Yayasan Bulutangkis Indonesia
(1) Yayasan Bulutangkis Indonesia dapat dibentuk di tiap kepengurusan PBSI sesuai dengan tingkatannya untuk membantu dan mendukung kelancaran kegiatan PBSI
(2) Yayasan Bulutangkis Indonesia dibentuk oleh Pengurus PBSI dan bertanggung jawab kepada pengurus PBSI sesuai dengan tingkatan nya dalam bentuk penyampaian laporan tertulis secara periodik
(3) Ketua Umum Yayasan Bulutangkis Indonesia dijabat oleh Ketua Umum Pengurus PBSI atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum sesuai tingkatannya.
(4) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VI
UMUM
Pasal 21
Kejuaraan Nasional
(1) Pengurus Besar wajib menyelenggarakan Kejuaraan Nasional antar perkumpulan dan perorangan melalui jenjang kejuaraan/kompetisi sesuai dengan tingkat organisasi dilakukan sekali 1 (satu) tahun secara berselang.
(2) Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan kejuaraan sesuai tingkatannya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 5 dan 6
(3) Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti kejuaraan satu tingkat diatasnya 2 (dua) kali berturut-turut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 5 dan 6
(4) Waktu dan tempat penyelenggaraan Kejuaraan Nasional ditetapkan oleh Pengurus Besar PBSI dan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional diatur oleh suatu panitia yang diangkat oleh Pengurus Besar.
Pasal 22
Kejuaraan Internasional
(1) Sebagai anggota Badminton World Federation (BWF) dan Badminton Asian Confederation (BAC), maka PBSI dapat mengikuti /melaksanakan kejuaraan Internasional yang tidak bertentangan dengan peraturan disesuaikan dengan program kerja PBSI
(2) Keputusan untuk turut serta/melaksanakan turnamen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segala konsekwensi menjadi tanggung jawab Pengurus Besar dan atau yang diberi kuasa oleh Pengurus Besar
(3) Pengurus Provinsi setempat dimana kejuaraan internasional diadakan dilibatkan atau ditunjuk sebagai panitia kejuaraan tersebut
(4) Penentuan tim nasional berikut tim manajer dengan segala persiapannya untuk mengikuti kejuaraan internasional dilakukan oleh Pengurus Besar
(5) Pengurus Besar memberikan dispensasi keikutsertaan anggota dari perkumpulan bulutangkis /provinsi atas biaya sendiri dengan penilaian kualitas prestasi oleh Pengurus Besar dimaksud ayat (2) pasal ini
Pasal 23
Mengundang / Mengirim Dari / Ke Luar negeri
(1) Dengan persetujuan Pengurus Besar, maka Provinsi, Kabupaten/Kota atau anggota (perkumpulan bulutangkis) diperbolehkan mengundang tim luar negeri anggota Badminton World Federation (BWF) dan Badminton Asian Confederation (BAC), untuk mengadakan pertandingan-pertandingan di daerahnya.
(2) Pengurus Besar dapat mempercayakan penyelenggaraan pertandingan kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Provinsi yang bersangkutan akan mendapat hasil pertandingan sebesar 20% dari hasil bersih (diluar hasil penjualan karcis) kecuali ditentukan lain oleh Pengurus Besar.
(3) Dengan persetujuan Pengurus Besar, maka Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, Perkumpulan bulutangkis diperbolehkan mengirim anggotanya baik yang ada di daerah maupun Pelatnas ke luar negeri (anggota BWF dan BAC) untuk mengikuti pertandingan.
(4) Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur oleh Pengurus Besar PBSI.
Pasal 24
Mengundang/Mengirim dari/Ke Luar Daerah
Dengan persetujuan Pengurus sesuai dengan tingkatannya, maka Perkumpulan, Kabupaten/Kota, Provinsi diperbolehkan mengundang tim luar daerah untuk mengadakan pertandingan di daerahnya.
Pasal 25
Hadiah Uang dan Uang Kontrak
Pembagian hadiah uang dan uang kontrak/iklan yang diperoleh atlet diatur oleh Pengurus Besar PBSI.
Pasal 26
Pusat Latihan Nasional, Pemusatan Latihan Wilayah,
Pemusatan Latihan Daerah dan Pusat Pendidikan dan Latihan
(1) Pemusatan latihan bulutangkis terdiri dari:
a. Pada tingkat nasional disebut Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas)
b. Pada tingkat wilayah disebut Pemusatan Latihan Wilayah (Pelatwil)
c. Pada tingkat Provinsi disebut Pemusatan Latihan Provinsi (Pelatprov)
d. Pada tingkat Provinsi disebut Pusat Pendidikan dan latihan (Pusdikat)
e. Pada tingkat Kabupaten/Kota disebut Pemusatan latihan Kabupaten/Kota (Pelatkab/kota)
f. Pada tingkat kepengurusan tertentu dapat dibentuk pemusatan latihan lainnya
(2) Pelatnas diadakan khusus sebagai wadah mempersiapkan anggota perkumpulan berprestasi yang berkualitas yang waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus Besar.
(3) Puslatwil diadakan khusus sebagai wadah untuk mempersiapkan anggota perkumpulan provinsi berprestasi yang berkualitas yang waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus Besar bekerjasama dengan Pengurus Provinsi
(4) Pelatprov diadakan khusus sebagai wadah untuk mempersiapkan atlet provinsi berprestasi yang berkualitas yang waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus Provinsi
(5) Pusdiklat diadakan khusus sebagai wadah mempersiapkan anggota perkumpulan muda usia berkualitas di provinsi, yang pelaksanaannya ditentukan Pengurus Provinsi dan proses pembentukannya dibantu oleh Pengurus Besar.
(6) Pelatkab/Kota diadakan khusus sebagai wadah untuk mempersiapkan anggota perkumpulan Kabupaten/Kota yang berkualitas, waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota
(7) Status Pusdiklat:
a. Pusdiklat berada dibawah tanggungjawab Pengurus Provinsi dengan difasilitasi Pengurus Besar atas kerjasama dengan pihak kedua sebagai sponsor selaku Bapak Angkat.
b. Pengelola Pusdiklat diangkat/dikukuhkan dan diberhentikan oleh Pengurus Besar untuk jangka waktu tertentu atas usul Pengurus Provinsi
c. Pengurus Besar PBSI bertindak selaku pengawas
(8) Promosi/Degradasi anggota Pelatnas dilaksanakan setelah kalender tahunan kejuaraan bulutangkis tahun berjalan berakhir dan atau dilakukan pada awal tahun berikutnya dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Besar
(9) Ketentuan lainnya dituangkan dalam Pedoman Kerja/Peraturan Pengelolaan Pelatwil/Pelatprov/Pusdiklat Bulutangkis yang ditetapkan Pengurus Besar.
Pasal 27
Rekruitmen Atlet Masuk Pelatnas/Pusdiklat/
Pelatprov/Pelatkab/Kota
Prosedur merekrut atlet masuk Pelatnas/Pusdiklat/Pelatprov/Pelatkab/kota diatur oleh pengurus sesuai tingkatannya
Pasal 28
Perpindahan dan Pengunduran Diri
Anggota/Warga Perkumpulan Bulutangkis
(1) Perpindahan anggota perkumpulan/warga bulutangkis terbagi atas :
a. Antar perkumpulan disatu wilayah Pengurus Kabupaten /Kota
b. Antar Pengurus Kabupaten /Kota
c. Antar Pengurus Provinsi
d. Antar Negara
(2) Dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan menjelang Kejuaraan Nasional /Provinsi/Kabupaten/Kota tidak diizinkan adanya perpindahan atlet dari perkumpulan baik tingkat Pengurus Kabupaten/Kota maupun Pengurus Provinsi
(3) Perpindahan anggota perkumpulan/warga dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap sah sebagai anggota perkumpulan/warga yang baru setelah memenuhi prosedur/persyaratan sebagai berikut :
a. Anggota perkumpulan/warga tersebut menyampaikan permohonan ijin pindah secara tertulis dengan menyebutkan nama perkumpulan bulutangkis/Negara tujuan dengan tembusan kepada Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/kota yang bersangkutan
b. Memperoleh ijin perpindahan tertulis dari perkumpulan bulutangkis asal
c. Ijin perpindahan tertulis dari perkumpulan bulutangkis asal dipergunakan untuk perijinan perpindahan pada tingkat kepengurusan secara berjenjang sesuai wilayah kepindahan anggota perkumpulan/warga bersangkutan diatur sebagai berikut :
c.1. Perpindahan antar Pengurus Kabupaten/Kota dalam suatu wilayah provinsi, harus ada ijin dari perkumpulan bulutangkis asal dan diketahui Pengurus Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta wajib dilaporkan kepada Pengurus Provinsi.
c.2. Perpindahan antar Pengurus Provinsi harus ada ijin dari perkumpulan bulutangkis dan diketahui Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi asal yang bersangkutan serta wajib dilaporkan kepada Pengurus Besar.
c.3. Perpindahan antar Negara harus ada ijin dari Perkumpulan bulutangkis asal dan diketahui Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi yang selanjutnya diajukan kepada Pengurus Besar PBSI untuk pertimbangan dapat/tidak usulan tersebutdisetujui. Apabila disetujui, Pengurus Besar PBSIsegera membuat surat keputusan dan memberitahukan kepada BWF, BAC, Asosiasi bulutangkis negara tujuan kepindahan. Khusus untuk anggota perkumpulan /warga bulutangkis yang menjadi anggota Pelatnas apabila melakukan perpindahan antar negara harus didahului dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri dari Pelatnas secara jelas menyebutkan perkumpulan bulutangkis/negara tujuan kepindahan.
c.4. Anggota perkumpulan/warga bulutangkis yang diijinkan untuk pindah perkumpulan/negara lain tidak dierbolehkan untuk bermain mewakili perkumpulan/negara lain tersebut selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan dikeluarkan pada kejuaraan perorangan yang terdiri dari World Championship, World Senior Championship, Olimpiade, Asian Games, SEA Games, Continental Championship, dan kejuaraan beregu yang terdiri dari : Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup, Asian Games, SEA Games dan pertandingan internasional lainnya yang melibatkan 2 (dua) atau lebih tim dari asosiasi bulutangkis.
d. Proses perijinan pindah dan pelaksanaan perpindahan atlet anggota perkumpulan/warga bulutangkis ini, senantiasa didasarkan atas kesepakatan antar anggota perkumpulan/warga bulutangkis. Perkumpulan bulutangkis asal dan perkumpulan bulutangkis baru (penerima pindahan) yang diketahui oleh kepengurusan ditingkat wilayah yang bersangkutan, tempat asal dan penerima pindahan.
e. Anggota perkumpulan/warga bulutangkis yang pindah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dinyatakan efektiif mengikuti/mewakili perkumpulan bulutangkis setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ijin kepindahan dari perkumpulan bulutangkis asal.
(4) Prosedur, tata tertib perpindahan/pengunduran diri anggota perkumpulan /warga bulutangkis diatur sebagai berikut :
a. Prosedur
a.1 Pengunduran diri dan atau perpindahan setiap anggota perkumpulan/warga bulutangkis harus dilakukan secara tertulis kepada perkumpulan bulutangkis yang bersangkutan dengan memberikan tembusan kepada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi masing-masing disetai dengan tanda terima.
a.2. Setiap anggota perkumpulan/warga bulutangkis yang akan melakukan perpindahan ke perkumpulan bulutangkis yang lain, harus terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajibannya kepada perkumpulanbulutangkis dimana ia selama ini telah menjadi anggota termasuk biaya pembinaan dan perpindahan.
a.3. Setiap anggota perkumpulan/ warga bulutangkis yang me ngundurkan diri dari keanggotaan/perkumpulannya, tidak dibenarkan bermain pada perkumpulan bulutangkis yang lain.
b. Tata Tertib
b.1. Setiap perkumpulan bulutangkis berkewajiban untuk memberikan jawaban tertulis permohonan perpindahan/ pengunduran diri anggota/warganya dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri termaksud (tanda terima)
b.2. Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, perkumpulan/warga bulutangkis yang bersangkutan tidak memberikan jawaban tertulis, maka perpindahan/ pengundurkan diri anggota perkumpulan/warga bulutangkis tersebut menjadi sah dan Pengurus Kabupaten/Kota/Pengurus Provinsi/ Pengurus Besar asal dinyatakan telah menyetujui perpindahan/pengunduran diri tersebut tanpa persyaratan.
b.3. Apabila dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari Pengurus Kabupaten/Kota/Pengurus Provinsi/ Pengurus Besar yang bersangkutan tidak dan tidak memberikan jawaban tertulis, maka pengunduran diri dari anggota perkumpulan/warga bulutangkis tersebut menjadi sah dan Pengurus Kabupaten/Kota/Pengurus Provinsi asal dan Pengurus Besar PBSI dinyatakan tidak menyetujui pengunduran diri/perpindahan tesebut tanpa persyaratan.
b.4. Perkumpulan bulutangkis dari setiap anggota/warga yang pindah dari perkumpulan bulutangkis yang menerima kepindahan anggota itu harus memberikan laporan tertulis dengan mencantumkan domisili asal anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Kabupaten/Kota/Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar.
b.5. Anggota yang pindah, dinyatakan dapat bermain untuk dan atas nama perkumpulan bulutangkis yang baru setelah tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal kepindahan dari perkumpulan bulutangkis asal.
b.6. Perpindahan anggota perkumpulan/warga antar negara akan sah apabila sudah disetujui oleh Pengurus Besar PBSI melalui surat keputusan
(5) Hak mendapatkan imbalan penggantian pembinaan bagi perkumpulan
bulutangkis :
a. Dalam kasus perpindahan/mutasi, maka perkumpulan bulutangkis asal berhak untuk mendapatkan imbalan penggantian biaya pembinaan dari perkumpulan bulutangkis yang baru.
b. Imbalan dimaksud ayat (5) pasal ini harus dilunasi pada saat anggota perkumpulan/warga yang bersangkutan melakukan perpindahan dengan disertai bukti pembayaran yang pembagian dan besarannya terlampir pada lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini
c. Imbalan uang transfer bagi anggota perkumpulan/warga bulutangkis yang pindah ke luar negeri diatur dengan pembagian dan besarnya seperti pada lampiran VII Anggaran Rumah Tangga ini
(6) Arbitrase
a. Setiap ketidaksepakatan mengenai perpindahan/pengunduran diri seorang anggota perkumpulan/warga bulutangkis dan berada dalam lingkungan satu Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan wajib menyelesaikan masalah tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
b. Setiap sengketa dan / atau ketidaksepakatan mengenai pengunduran diri atau perpindahan anggota perkumpulan/warga bulutangkis yang terjadi antara perkumpulan bulutangkis yang berbeda, maka Kabupaten/kota dan Provinsi yang bersangkutan harus membantu menyelesaikan atau meminta bantuan Pengurus Provinsi maupun Pengurus Besar
c. Terhadap setiap masalah perpindahan/pengunduran diri anggota Kabupaten/kota dan Provinsi yang tidak terselesaikan oleh perkumpulan bulutangkis maupun Pengurus Kabupaten/kota dan Pengurus Provinsi maka anggota perkumpulan/warga bulutangkis dan/atau perkumpulan bulutangkis yang bersangkutan agar diselesaikan berdasarkan musyawarah/mufakat.
d. Dalam hal dimaksud ayat (6) huruf “c” pasal ini, maka keputusan yang ditetapkan Pengurus Provinsi bersifat mengikat kedua belah pihak, dengan memperhatikan pula tenggang waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal permohonan anggota perkumpulan/warga bulutangkis.
e. Perpindahan anggota perkumpulan/warga bulutangkis dari perkumpulan bulutangkis yang satu ke perkumpulan bulutangkis lain hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(7) Setiap pelanggaran dari warga terhadap ketentuan tata tertib ini, dapat dikenakan sanksi seperti yang diatur datam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBSI.
Pasal 29
Organisasi - Organisasi Dalam dan Luar Negeri
Setiap warga dibenarkan duduk menjadi anggota organisasi-organisasi luar dan dalam negeri dimana PBSI tercatat sebagai anggota yang tujuan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBSI.
BAB VII
LAMBANG/BENDERA/MARS PBSI
Pasal 30
Lambang
Lambang PBSI adalah sebagai berikut :
a. Terdiri dari 5 (lima) warna yang melambangkan azas Pancasila sebagaimana digambarkan dalam lampiran II Anggaran Rumah Tangga ini yang mempunyai arti sebagai berikut :
* Kuning : Kejayaan Tuhan Yang Maha Esa
* Hijau : Kesejahteraan dan Kemakmuran
* Putih : Suci dan Kejujuran
* Hitam : Kekal dan Abadi
* Merah : Keberanian
b. Gambar Kapas berjumlah 17 (tujuh belas) biji yaitu melambangkan angka keramat (hari Proklamasi)
c. Gambar Shuttle Cock dengan delapan bulu, melambangkan bulan 8 (delapan) Agustus
d. Huruf PBSI: terdiri dari 4 (empat) dihubungkan dengan gambar setengah lingkaran sebanyak 5 (lima) biji warna merah dibawah shuttle cock, melambangkan tahun 1945
e. Gambar Padi: sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang melambangkan hari lahir PBSI yaitu tahun 1951 tanggal 5 Mei.
f. Gambar Perisai: adalah simbol ketahanan, keuletan, rendah hati tapi kuat dan tekun.
Bendera
a. Bendera PBSI berwarna kuning dan hijau. Kuning melambangkan Kejayaan dan warna hijau sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran dan ditengahnya digambarkan secara lengkap lambang PBSI, sebagaimana digambarkan dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
b. Bendera PBSI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan PBSI, antara lain Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi dan kejuaraan bulutangkis di tingkat pusat dan daerah
Mars PBSI
a. Mars PBSI adalah lagu yang diciptakan oleh J.A. Bachtiar Wiwi, syair ditulis oleh Hadi Sepoetro, partiturnya dirinci pada lampiran IV yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
b. Mars PBSI wajib diperdengarkan pada setiap kegiatan PBSI
BAB VIII
HUBUNGAN PBSI DENGAN LEMBAGA/
BADAN OLAH RAGA NASIONAL/INTERNASIONAL
Pasal 31
Hubungan PBSI dengan Lembaga / Badan Olah Raga
Nasional / Internasional
(1) Pengurus Besar dapat mengadakan hubungan dengan organisasi/ lembaga-lembaga /badan-badan olahraga nasional/internasional yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan PBSI.
(2) Pengurus Besar dapat menarik wakil-wakilnya yang ditunjuk duduk dalam organisasi/ lembaga / badan olahraga nasional/ internasional sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu.
BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 32
1. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Provinsi yang ada atau atas panggilan/permintaan Pengurus Besar dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Provinsi yang sah dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa untuk menentukan pembubaran organisasi atau keperluan darurat yang dianggap sangat penting
2. Pengunduran diri secara menyeluruh baik Pengurus Besar maupun Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, tanpa persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dalam lingkungan/wilayah masing-masing tidak dapat dibenarkan
BAB X
HAL-HAL LAIN DAN PENUTUP
Pasal 33
Hal- Lain – lain
(1) Segala sesuatu yang belum/tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan khusus tersendiri oleh Pengurus Besar dalam lingkungan nasional Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dalam lingkungannya masing-masing sesuai dengan ketetuan-ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Segala perubahan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dilakukan dalam Sidang Musyawarah Nasional.
Pasal 34
Penutup
(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar biasa yang diadakan untuk itu.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditentukan dengan keputusan rapat pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Pembagian dan besarnya penggantian biaya pembinaan dalam perpindahan anggota perkumpulan bulutangkis
Dalam perpindahan anggota perkumpulan bulutangkis asal berhak mendapat penggantian biaya pembinaan (Anggaran Rumah Tangga pasal 28 ayat 5) yang besar dan pembagiannya diatur sebagai berikut :
a. Dari perkumpulan bulutangkis dalam satu wilayah Pengurus Kabupaten/Kota sebesar minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
b. Dari perkumpulan bulutangkis dalam dua wilayah Pengurus Kabupaten/Kota sebesar minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
c. Dari perkumpulan bulutangkis dalam dua wilayah Pengurus Provinsi sebesar minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
d. Apabila penggantian biaya pembinaan tersebut tidak dilunasi (butir a, b dan c diatas) maka surat perpindahan dinyatakan tidak berlaku dan anggota perkumpulan bulutangkis tidak dapat mengikuti kejuaraan/event apapun
e. Pembagian dimaksud butir a,b dan c diatas diatur sebagai berikut :
e.1. Perpindahan antar perkumpulan bulutangkis dalam satu Kabupaten/Kota 100 % untuk perkumpulan bulutangkis asal
e.2. Perpindahan antar perkumpulan bulutangkis dan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
85 % untuk perkumpulan bulutangkis asal
15 % untuk Pengurus Kabupaten/Kota
e.3. Perpindahan antar perkumpulan bulutangkis dan antar Provinsi
75 % untuk perkumpulan bulutangkis asal
15 % untuk Pengurus Kabupaten/Kota
10 % untuk Pengurus Provinsi asal
f. Untuk perpindahan anggota perkumpulan bulutangkis karena kasus tertentu dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat
Lampiran VII
Pembagian dan besarnya penggantian biaya pembinaan dalam perpindahan anggota perkumpulan bulutangkis
ke luar negeri
1. Perkumpulan bulutangkis /negara tujuan harus memberikan kompensasi penggantian uang pembinaan kepada perkumpulan bulutangkis dan PB PBSI yang jumlahnya minimum sebagai berikut :
- Ranking 1 - 5 dunia : US $ 25.000
- Ranking 6 - 10 dunia : US $ 20.000
- Ranking 11 – 16 dunia : US $ 15.000
- Ranking diatas 16 dunia : US $ 10.000
- Atlet Pelatnas tanpa ranking : US $ 7.500
- Atlet non pelatnas tingkat Provinsi : US $ 5.000
Pembagian antara perkumpulan bulutangkis dengan PB.PBSI untuk atlet pelatnas adalah 75 % untuk perkumpulan bulutangkis asal, 15 % untuk Pengurus Besar PBSI dan 10 % untuk Pengurus Provinsi asal
2. Anggota perkumpulan bulutangkis yang telah habis masa kontraknya di luar negeri, otomatis kembali ke perkumpulan bulutangkis asal.
